Soetardjo Kartohadikoesoemo

alias Dr.KPH.Soetardjo Kartaningprang, pembuat Petisi Soetardjo, 15 Juli 1936-Volksraad, batavia

#petisisoetardjo #soetardjokartohadikoesoemo #pejuang45 #kemerdekaanindonesia

Petisi Soetardjo dan Volksraad, yaitu parlemen dibawah penjajahan kolonial Belanda.

Pada masa Hindia Belanda, salah satu perubahan pemerintahan penjajahan Belanda yang dilakukan mengikuti kebijakan politik etis adalah pembentukan Volksraad (Dewan Rakyat) pada 1916 melalui Undang-Undang yang disahkan pada 16 Desember 1916 (Staatsblad 1916 Nomor 4). Volksraad dibentuk dengan Dekrit Ratu 30 Maret 1917 dan mulai berlaku sejak 1 Agustus 1917. Volksraad diresmikan oleh Gubernur Jenderal Graaf van Limburg Stirum pada 18 Mei 1918.

 

Volksraad pada awalnya hanya memiliki fungsi sebagai penasihat, bukan pembentuk undang-undang. Namun pada 1925 diberikan kekuasaan untuk mengajukan petisi, mengajukan undang-undang Hindia Belanda, dan memberikan persetujuan. Gubernur Jenderal memiliki hak veto atas rancangan undang-undang yang dibahas tersebut.

Tokoh-tokoh bangsa Indonesia pada saat itu telah menyadari perlunya perjuangan pergerakan kemerdekaan dilakukan secara terorganisasi dan melalu jalur-jalur politik. Berbagai organisasi sosial politik berdiri, baik yang bersifat kooperatif maupun yang non kooperatif. Salah satu lembaga yang dimanfaatkan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia tersebut adalah Volksraad, disamping sebagai tempat pembelajaran berparlemen menuju Indonesia merdeka.

Upaya mencapai kemerdekaan Indonesia melalui Volksraad diantaranya dapat dilihat dari beberapa petisi yang diajukan oleh anggota Volksraad. Diantaranya adalah petisi menuntut adanya Majelis Nasional sebagai parlemen pendahuluan untuk menetapkan hukum dasar bagi Hindia Belanda yang diajukan oleh radical concentratie dalam Volksraad.

 

Selain itu, terdapat petisi yang terkenal dalam sejarah Indonesia yaitu Petisi Soetardjo. Petisi itu berisi tuntutan pengakuan Hindia Belanda sebagai negara dalam wilayah Kerajaan Belanda yang berdiri sejajar dengan negara-negara bagian lainnya berdasarkan Pasal 1 Grondwet Kerajaan Belanda. Konsekuensinya, harus disusun pemerintahan Hindia Belanda yang berdiri sendiri yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap selama sepuluh tahun. Petisi itu dilihat oleh banyak ahli sebagai tuntutan untuk memberikan kemerdekaan kepada Bangsa Indonesia. Penggagas dan pelopor petisi tersebut adalah Soetardjo Kartohadikoesoemo.


Tokoh Soetardjo Kartohadikoesoemo mengawali karirnya sebagai seorang birokrat, yang berorientasi kepada kebutuhan dan keinginan rakyat yang saat itu kondisinya sangat menderita. Di setiap tugas yang diembannya, ia selalu memprioritaskan kepentingan rakyat dengan tujuan agar kemiskinan segera dapat dientaskan. Rakyat harus diberdayakan. Untuk menuju ke arah itu, pendidikan harus diutamakan. Demikian pola yang selalu diterapkan di setiap wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
Kariernya sebagai wakil rakyat di Volksraad, sangat menonjol. Walaupun bangsa Indonesia mengetahui tokoh ini hanya dari petisi yang dikeluarkannya, namun buku ini membahas tentang peran Soetardjo di Volksraad dan manfaat dan dampaknya bagi bangsa Indonesia. Keberaniannya dalam memperjuangkan penggunaan istilah Indonesia untuk menggantikan kata Inlander menggugah sesama pejuang pergerakan kemerdekaan untuk bangkit kembali setelah dilanda kelesuan sebagai akibat dari ditahannya tokoh-tokoh pejuang oleh pemerintah kolonial.

Kehadirannya di Volksraad tidak hanya memperjuangkan kepentingan konstituen yang diwakilinya, melainkan memperjuangkan seluruh kepentingan masyarakat pada zamannya. Kepeduliannya terhadap kondisi masyarakat memotivasi dirinya untuk berjuang tanpa pamrih walaupun hasil yang diharapkan masih jauh dari kenyataan. Keteladanan Soetardjo ini patut kita jadikan inspirator dan motivator dalam mengisi kemerdekaan selama ini. Kepentingan bangsa Indonesia berada di atas segalanya.

Soetardjo mulai aktif sebagai anggota Volksraad pada Juni 1931 yang merupakan awal perjuangannya di arena politik. Sebagai Wakil PPBB, Soetardjo termasuk anggota yang berhaluan progresif moderat (gematigd-progresif). Fraksi itu banyak bekerja sama dengan fraksi nasionalis yang dipimpin Mohammad Husni Thamrin. Selama menjadi anggota Volksraad, Soetardjo berhubungan erat dengan para mahasiswa Bestuuracademi. Soetardjo melontarkan gagasan-gagasannya tentang perlunya mengubah hubungan dan tata kerja pamong praja yang feodal menjadi lebih modern. Selain itu juga didirikan Soetardjo Bank melalui kongres PPBB. Soetardjo juga memperjuangkan dikeluarkannya pamong praja dari Peraturan Gaji Regional (Regionale Bezoldingingsregeling) yang merugikan dan dimasukkan ke dalam Peraturan Gaji Pegawai (Bezoldingings-regeling Burgerlijke Landsdienaren) sehingga lebih pantas.


Sebagai anggota Volksraad, Soetardjo berhubungan dengan PPBB dan sekaligus dengan rakyat. Dalam hal-hal terkait dengan pemerintahan dalam negeri yang menjadi kompetensi Departemen Dalam Negeri, Soetardjo berkedudukan sebagai wakil dan bertanggungjawab kepada PPBB. Sedangkan dalam hal-hal lain, dianggap sebagai wakil rakyat dan bebas atas tanggung jawab sendiri dalam memperjuangkan seluruh kepentingan rakyat.

Selama menjadi anggota Volksraad, selain petisi Soetardjo yang telah dikemukakan diawal bagian tulisan ini, Soetardjo juga mengajukan banyak mosi yang bersifat strategis demi kemajuan rakyat. Mosi tersebut diantaranya adalah:

1. Mosi kepada pemerintah Belanda untuk memberikan sumbangan 25 juta Gulden untuk memperbaiki kondisi ekonomi rakyat desa. Mosi ini diterima dan diantaranya digunakan untuk pembangunan waduk di Cipanas sebesar 2 juta Gulden.

2. Mosi untuk memajukan ekonomi rakyat dengan membentuk welvaartsfonds dan welvaartscommissie dengan tugas merancang upaya memberantas kemiskinan.

3. Mosi berupa tuntutan mengubah sebutan inlander dalam semua undang-undang menjadi Indonesia

4. Mosi membuat peraturan milisi bagi penduduk Indonesia dan memberi kesempatan yang lebih besar kepada bangsa Indonesia untuk menjadi anggota militer.

5. Mosi berupa permohonan untuk memperbanyak sekolah Inlandsche Mulo, mengadakan sekolah kejuruan menengah (middelbare vakschool), menyelenggarakan wajib belajar setempat (locale leerplicht) mengingat terbatasnya biasa untuk melaksanakan wajib belajar nasional (leerplicht).

 

Selain itu, Soetardjo juga berperan aktif dalam pembuatan kebijakan-kebijakan, diantaranya adalah pembuatan Desa Ordonnantie 1941, serta pembentukan Comite voor onderwijsbelangen, pembentukan Hof van Islamitische Zaken, serta petisi yang dikenal dengan Petisi Soetardjo.

Perjuangan melalui Volksraad berakhir pada saat penjajahan Belanda digantikan oleh pemerintahan militer Jepang. Namun dengan kemampuan dan pengalaman pemerintahan yang dimiliki, Soetardjo diangkat sebagai pemimpin Departemen Dalam Negeri (Sanyoo Naimubu). Saat itu yang membantunya adalah Mr. Kosasih dan Mr. Latuharhary. Setelah itu, Soetardjo juga diangkat oleh Gunseikan sebagai Syuutyookan dari daerah Jakarta.

 

Foto-foto koleksi pribadi Soetardjo, suasana di Volksraad-Batavia dan terbang ke Belanda tahun 1936 mengantar Petisi Soetardjo.

Eyang Soetardjo beserta Istri, persiapan terbang ke Belanda.
Take off dari Bandara Cililitan, sekarang bernama Halim Perdana Kusuma. Jakarta Timur (1936)

Ratu Belanda Wilhemina, beserta Raja. Menerima eyang Soetardjo dan Istri bertempat di Istana Belanda. Den Haag
Suasana didalam gedung Volksraad, yaitu Parlemen dibawah penjajah Kolonial Belanda. Batavia. (jakarta)
Suasana didalam gedung Volksraad, yaitu Parlemen dibawah penjajah Kolonial Belanda. Batavia. (jakarta)
Suasana didalam gedung Volksraad, yaitu Parlemen dibawah penjajah Kolonial Belanda. Batavia. (jakarta)
Kompensasi karena ditolaknya Petisi Soetardjo oleh Ratu Wilhemmina ditahun 1937, Belanda memberikan sumbangan sebesar 25.000 gulden guna membangun bendungan didaerah Cipanas. Jawa Barat.

Naskah Petisi Soetarjo 1936, tulisan tangan eyang Soetardjo dan jawaban penolakan dari Ratu Wilhemina 14 November 1938.

Artikel dari surat kabar Washington Herald, di Amerika pada tahun 1986.

Rumah Jalan.Raden Saleh Raya 18, cikini, jakarta pusat. Rumah tempat berkumpulnya pemuda pejuang kemerdekaan.

Villa Soetardjo di Cimelati dilereng gunung Salak, cisaad, sukabumi, jawa barat. Tempat Soetardjo membuat Petisi.

Sam Ratulangie dan Soetardjo, sedang berdiskusi santai.
Eyang Soetardjo bersama Istri dan ibu saya disebelah kanan, sedang berjalan pagi di villa Cimelati (tahun 70'an)