Soetardjo Kartohadikoesoemo

alias Dr.KPH.Soetardjo Kartaningprang, pembuat Petisi Soetardjo, 15 Juli 1936-Volksraad, batavia

#petisisoetardjo #soetardjokartohadikoesoemo #pejuang45 #kemerdekaanindonesia

Soetardjo dimasa muda, latar belakang pendidikan dan jenjang karir.

Masa kecil Soetardjo dan jenjang karir dari bawah.

 

Soetardjo Kartohadikoesoemo dilahirkan pada 22 Oktober 1892. Orang tua laki-laki Soetardjo adalah seorang Assistant-Wedono di onder-distrik Kunduran, Ngawi, yaitu Kiai Ngabehi Kartoredjo. Sedangkan Ibunda Soetardjo, Mas Ajoe Kartoredjo, adalah keturunan keluarga pemerintahan dari Banten. Keluarga Soetardjo adalah keluarga pamong praja. Semua saudara laki-lakinya menjadi pegawai negeri, sedangkan yang perempuan menjadi istri pegawai negeri.

 

Walaupun berasal dari keluarga pegawai pemerintahan yang terpandang, masa kecil Soetardjo banyak dilalui bersama masyarakat desa. Hal itu mengilhaminya di kemudian hari untuk menulis buku tentang desa, yang dicetak dikota Yogyakarta tahun 1953 sebanyak 10 ribu buku dan khusus dibagikan kepada kalangan atas pemerintahan dijaman orde lama saja. Pada usia 9 tahun, yaitu pada 1891, Soetardjo masuk sekolah Jawa di Ngawi karena adanya aturan bahwa hanya putra Bupati saja yang dapat masuk sekolah Belanda. Namun Pada 22 Oktober 1900, aturan tersebut dihapuskan dan Soetardjo masuk sekolah Belanda di Blora namun tetap tinggal di Ngawi.

 

Sekolah di Blora dijalani hingga kelas 5, kemudian pindah sekolah Belanda di Tuban karena kepindahan ayahnya menjadi Assistant Wedono di Kawedanan Banjar Kabupaten Tuban. Di sinilah Soetardjo menamatkan sekolah yang keseluruhan hanya ditempuh selama 7 tahun, dari 9 tahun masa sekolah yang seharusnya. Di akhir sekolahnya, Soetardjo mengikuti dan lulus ujian menjadi pegawai rendah (kleinambtenaarsexamen) pada 1906.

 

Namun, Soetardjo tidak memilih menjadi pegawai rendah, tetapi melanjutkan sekolahnya pada Sekolah Menengah Pamong Praja (Opleiding School Voor Inlandse Ambtenaaren atau OSVIA) di Magelang. Di sekolah ini, Soetardjo hanya 3 bulan duduk di kelas satu, dan oleh direktur sekolah langsung dinaikkan ke kelas 2 sehingga dapat menyelesaikan dalam waktu 4 tahun dari 5 kelas yang ada.

 

Pada masa studinya di OSVIA, Soetardjo mulai bersentuhan dengan organisasi pergerakan. Pada 1919, Soetardjo yang saat itu berusia 19 tahun telah terpilih sebagai Ketua Cabang Boedi Oetomo hingga 1911 saat meninggalkan sekolah dan “magang” kerja pada kantor Assisten Resident di Blora. Saat itu yang menjadi Ketua Boedi Oetomo adalah R.T.A. Tirtokoesoemo, Bupati Karanganyar.

 

Tidak sampai 1 tahun magang, pada 19 Oktober 1911 Soetardjo diangkat sebagai pembantu juru tulis (hulpschrijver) pada kantor Resident Rembang. Dua bulan kemudian, yaitu pada 23 Desember 1911, diangkat sebagai juru tulis jaksa, serta lima bulan kemudian diangkat sebagai Mantri Kabupaten. Setelah menduduki jabatan tersebut selama 19 bulan, Soetardjo diangkat sebagai Assistant-Wedono.

 

Jabatan-jabatan tersebut membuat Soetardjo banyak belajar melakukan pekerjaan-pekerjaan pemerintahan hingga membuat berita acara pemeriksaan serta berkas tuntutan jaksa. Sebagai pembantu juru tulis, yang dilakukan adalah membuat konsep surat-surat dan daftar-daftar dalam bahasa Indonesia dan Belanda, serta memegang agenda dan pengarsipan. Sebagai juru tulis jaksa, yang dilakukan adalah membuat berita acara (voorlopig onderzoek) dan proces-verbaal mulai dari perkara pelanggaran (overtredingen) ringan hingga kejahatan (misdrijfzaken) berat.

 

Walaupun dibesarkan dalam keluarga birokrat jawa, namun Soetardjo memiliki pandangan yang menentang feodalisme, terutama yang merendahkan masyarakat pribumi dihadapan orang Belanda. Saat menjabat sebagai Mantri, Soetardjo mengajukan protes terhadap tata cara konferensi yang menempatkan pamong praja dengan pakaian hitam memakai keris dan duduk silo di atas tikar, sedangkan pegawai Belanda duduk di atas kursi. Pada konferensi bulan berikutnya, semua pamong praja dibolehkan memakai sikepan putih dan duduk di atas kursi.

 

Pada 1913, Soetardjo mendapatkan kenaikan pangkat sebagai Assisten Wedono onderdistrik Bogorejo di daerah Blora. Pada saat itulah sang Ibu menyatakan bahwa untuk dapat memimpin rakyat dengan baik, Soetardjo harus didampingi oleh istri. Sesuai dengan tradisi jawa saat itu, yang berperan mencarikan calon istri adalah orang tua Soetardjo. Akhirnya, Soetardjo menikah dengan putri Wedono Binangun, Siti Djaetoen Kamarroekmini, pada usia 22 tahun.

 

Saat menjabat sebagai Assistent Wedono Bogorejo, Soetardjo menggagas dan memelopori berdirinya koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang terpuruk karena praktik tengkulak. Modal koperasi diperoleh dari aandeel (saham) setiap pegawai negeri, pegawai masjid, kepala desa, dan pamong desa. Dengan modal tersebut didirikan toko kebutuhan masyarakat serta untuk membeli hasil bumi rakyat dengan harga yang menguntungkan. Gagasan ini pada masa kemudian dilanjutkan dengan mendirikan Soetardjo Bank dan pada masa kemerdekaan diwujudkan dengan mendirikan Bank Pegawai. Gagasan ini oleh Soetardjo disebuat sebagai wujud dari ekonomi kekeluargaan dan ekonomi Pancasila.

 

Pada 18 Oktober 1915, Soetardjo diangkat sebagai jaksa dengan pangkat Pembantu Jaksa Kepala (Adjunct Hoofdjaksa) di Rembang. Tugas jabatan ini tidak hanya di bidang justisi sebagai penuntut umum tetapi juga diperbantukan sebagai sekretaris dan kepala residen merangkap raad van plaatselijk bestuur. Pada saat menjabat sebagai jaksa itu, Soetardjo juga terpilih sebagai Wakil Ketua Pengurus Besar Perhimpunan Oud Osvianen Bond (OOB) dengan Ketuanya adalah M. Moh Tayib, Jaksa Karanganyar.

 

Pada 30 Agustus 1918, Soetardjo ditugaskan untuk meneruskan sekolah di Bestuuracademi mulai 1919 dan selesai pada 1921. Saat menamatkan sekolah tersebut, Soetardjo mendapatkan tawaran bekerja di Jakarta sebagai Wedono. Tawaran tersebut diterima dengan syarat mendapatkan izin dari Residen Rembang tempat awal kerjanya. Residen Rembang ternyata berkeberatan dan menempatkan Soetardjo sebagai Kepala oner-distrik Sambong di Kabupaten Blora. Di daerah ini telah ada perusahaan minyak milik Belanda, yaitu Bataafsche petroleum Maatschappij (BPM).

 

Tidak sampai satu tahun, pada Oktober 1921 Soetardjo dipindahkan sebagai Kepala onder distrik Bangilan di Tuban hingga Januari 1924 saat dia diangkat sebagai Wedono Distrik Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro. Pada 1926 kembali dipindahkan sebagai Wedono di wilayah yang lebih penting, yaitu Distrik Sumberejo di Kabupaten Bojonegoro. Di sini Soetardjo berhasil mendirikan sebuah sekolah perempuan (huishoudschool) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penjualan hasil bumi.

 

Pada 1929, Gubernur Jawa Timur, Handerman, berkunjung ke Sumberrejo dan menanyakan apakah Soetardjo bersedia pindah ke distrik yang lebih besar, yaitu Distrik Papar di Kediri. Soetardjo menyatakan bersedia dan bertugas sebagai Wedono Papar. Namun tugas itu hanya dijalaninya selama lima bulan karena Gubernur telah memutuskan untuk mengusulkan pengangkatan Soetardjo sebagai patih di Gresik. Dalam jabatan itu, Soetardjo mendapat tugas-tugas penting. Bahkan Bupati Gresik saat itu, R.A.A. Suryowinoto, menyatakan bahwa mulai saat itu yang menjadi Bupati adalah Soetardjo bahkan menggantikan kedudukan Bupati sebagai Landrechter. Bupati sendiri akan bekerja di kantor saja, kecuali ada hal-hal yang sangat penting.

 

Pada 1929 tersebut telah lahir organisasi Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumiputra (PPBB) menggantikan Oud Osvianen Bond yang telah dibubarkan. Oleh Pengurus Besarnya diumumkan bahwa PPBB akan turut serta dalam pemilihan anggota-anggota Volksraad, Provinciale Raad, Regentschapsraad, Gemeenteraad, dan Groepsgemeenschapsraad. Sebagai Wakil Ketua Pengurus Besar PPBB, Soetardjo dicalonkan dan terpilih menjadi anggota Volksraad mewakili Jawa Timur bersama dengan R.A.A. Cakraningrat, Bupati Bangkalan.