Soetardjo Kartohadikoesoemo

alias Dr.KPH.Soetardjo Kartaningprang, pembuat Petisi Soetardjo, 15 Juli 1936-Volksraad, batavia

Kisah Sedih Sang GubernurSoetardjo harus kehilangan sang istri di tengah kacamuk perang melawan Sekutu.
(oleh: Martin Sitompul | 03 Mar 2019).

Soetardjo beserta istri dan kesebelas anaknya.
Kota Bandung bukan tempat yang tentram pada bulan-bulan setelah proklamasi kemerdekaan. Pasukan Sekutu yang terdiri dari dua batalion (2.000 prajurit) tentara Inggris dari kesatuan Gurkha tiba di sana pada 12 Oktober 1945. Tentara Sekutu dipimpin oleh Komandan Brigade ke-37 Inggris, Brigadir Jenderal Mac Donald. Pasukan Belanda turut tergabung di dalamnya. Gubernur Jawa Barat, Soetardjo Kartohadikusumo kepayahan menghadapi tamu asing bersenjata modern ini.

“Saban malam rumah gubernuran di pekarangan bagian belakang mendapat serangan serdadu Belanda dengan granat dari jauh, tetapi tidak sampai mengenai rumah,” tutur Soetardjo dalam memoar Soetardjo: “Petisi Soetardjo” dan Perjuangannya yang dituliskan anaknya Setiadi Kartohadikusumo.
Rakyat Bandung tak tinggal diam. Kedatangan Sekutu disambut pamflet yang bertebaran ke berbagai penjuru kota. Isinya seolah-olah menyatakan perang terhadap Sekutu. Segala cara dan senjata dianjurkan untuk digunakan bertempur, mulai dari bambu runcing, golok, senapan, hingga ular berbisa. Cara penyambutan itu diinsiasi oleh berbagai organisasi perjuangan baik politik maupun militer.

Saling Serang
Serangan pertama terhadap prajurit patroli Gurkha terjadi pada 21 November 1945. Eskalasi bersenjata selanjutnya memuncak pada tiga hari berturut-turut. Harian Merdeka, 24 November 1945 melaporkan bahwa selama seminggu terakhir, tembakan-tembakan terdengar sepanjang pagi dan malam di seluruh kota. Pada malam hari pertempuran terbuka pecah dan revolusi di Bandung pun mulai memasuki fase yang paling sengit.
Pada 26 November 1945, para pemuda mengganggu iring-iringan RAPWI (Recovery of Allied Prisoners of War and Internees), organisasi yang mengurus tawanan perang, dari Cimahi menuju bandara di Bandung. Walhasil, iring-iringan tak jadi diterbangkan ke Jakarta. Untuk menyikapinya, Sekutu mengirim sekompi pasukan untuk membersihkan “gerombolan pengacau.” Sebanyak sepuluh orang Indonesia tewas dan lima orang lainnya mengalami cedera. Kontak senjata merembet lagi dan terus berlanjut memasuki Bandung.

Dalam suatu pertemuan, Jenderal Mac Donald meminta pertanggungjawaban Soetardjo atas serangan bersenjata pasukan Indonesia. Mac Donald juga meminta agar barikade harus disingkirkan dari jalan. Namun, Soetardjo menolak tudingan dan permintaan Mac Donald. Pertemuan diakhiri dengan tuntutan agar dalam dua hari ke depan, penduduk Indonesia di Bandung harus pindah ke arah selatan.

Tuntutan Sekutu membagi kota Bandung diikuti serangkaian ultimatum. Peringatan itu sebagaimana dicatat sejarawan John Smail dalam Bandung Awal Revolusi 1945-1946 antara lain, tidak ada warga sipil yang diperbolehkan berada pada radius 200 meter dari posisi Sekutu. Selain itu, pihak Indonesia harus menjauhi wilayah sekitar gedung-gedung penahanan tawanan perang Sekutu (RAPWI) meliputi Hotel Savoy Homann dan Hotel Preanger. Setiap penduduk laki-laki yang menjaga atau berada di dekat barikade jalan akan ditembak.

“Hal itu oleh rakyat tidak dipenuhi. Maka setiap malam terjadi lah pertempuran antara tentara Sekutu dan pasukan bersenjata Indonesia. Rumah gubernuran pun acapkali menjadi inceran musuh,” kenang Soetardjo.
Situasi genting dan krisis ini kelak menjadi cikal bakal peristiwa Bandung Lautan Api.

Gempuran terhadap kota Bandung mengancam keselamatan Soetardjo sekeluarga. Untuk alasan keamanan, Soetardjo mengungsikan keluarganya ke Majalaya. Wilayah yang terletak di arah selatan Bandung itu terkenal dengan curah hujan yang tinggi. Dalam kampung itu, Soetardjo tetap mengawasi jalannya pertempuran bersama bupati Bandung.
Di Majalaya, keluarga Soetardjo dititipkan di rumah pesanggrahan Menteri Dalam Negeri Wiranatakumah. Kadangkala, Soetardjo terpaksa bolak-balik ke Bandung untuk urusan kegubernuran dan balik lagi ke Majalaya untuk mengunjungi keluarga. Apabila situasi kondusif, keluarganya diboyong kembali ke Bandung, Namun, saat situasi memanas, pengungsian kembali terjadi. Pengungsian sering kali berlangsung pada saat hujan lebat. Akibatnya fatal. Bolak-balik mengungsi berdampak terhadap penurunan kesehatan istri Soetardjo, Siti Djaetoen Kamarroekmini

Pada 1947, Siti Djaetoen, meningggal dunia di Surakarta. Duka ini terjadi setelah Soetardjo dipindahtugaskan ke Jawa Tengah sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Menurut Soetardjo, selama di Solo, Siti Djaetoen menderita penyakit jantung sesudah mereka sekeluarga pindah dari Bandung disebabkan perjuangan revolusi.
“Pada waktu mana ia dengan anak-anaknya seringkali harus saya ungsikan di desa daerah Majalaya sebelah selatan Bandung, seringkali pada waktu malam di bawah hujan lebat,” ujar Soetardjo.

Setelah pengakuan kedaulatan, keadaan berangsur-angsur tentram. Soetardjo kemudian menikah lagi dengan janda bupati Bantul, Siti Surat Kabirun (keponakan Sri Sultan Hamengkubuwono IX), dan setelah wafatnya eyang putri kedua, Soetardjo menikah lagi untuk ketiga kalinya dengan, Koes Sabandinah (adik Sri Paku Alam VII)

Perkembangan siaran radio pada zaman penjajahan Belanda berakhir pada tanggal 1 Maret 1942, saat tentara Jepang menyerbu pulau Jawa. Belanda menghancurkan segala peralatan radio yang dimilikinya agar tidak jatuh ke tangan Jepang. Tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Sejak saat itu semua radio siaran yang berstatus swasta dimatikan. Kemudian muncul radio pendudukan pemerintah Jepang yang berkedudukan di Batavia dengan nama Hoso Kanri Kyoku. Cabang-cabangnya disebut Hoso Kyoku, didirikan oleh Jepang di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Semarang, Surakarta, Malang dan Surabaya. Radio siaran itu digunakan sebagai alat propaganda untuk kepentingan kegiatan militer Jepang. Semua pesawat radio penerima milik rakyat pada zaman Jepang ini disegel agar rakyat tidak bisa mendengarkan siaran radio dari luar negeri. Namun atas usaha para pemuda Indonesia yang bekerja di radio siaran Jepang sebagian rakyat tetap bisa mendengarkan siaran-siaran dari luar negeri sekalipun harus secara sembunyi-sembunyi.

Pada tanggal 14 agustus 1945 salah satu stasiun radio di Inggris ( BBC ) memberitahukan pernyataan menyerahnya Jepang kepada sekutu. Siarannya terpantau oleh pemuda dan rakyat di Bandung. Mereka bangkit bersatu-padu, bahu-membahu merebut radio siaran Jepang dan dijadikan sebagai alat perjuangan bangsa Indonesia. Pada saat-saat terakhir pendudukan Jepang di Indonesia, tersebar desas-desus bahwa Indonesia akan memproklamasikan diri sebagai negara merdeka. Kemudian, para pemuda radio Bandung membentuk badan kerjasama dengan mereka yang bekerja di SENDENDU (Jawatan Penerangan), termasuk Surat Kabar Tjahaja, Domei dan Radio. Badan kerjasama itu disebut SENDORA. Organisasi inilah yang secara matang merencanakan perebutan dan pengambilalihan Bandung Hoso Kyoku dari Jepang. Guna mendukung rencana tersebut, segera dibentuk suatu organisasi penyiarannya dan secara musyawarah disetujui oleh Sam Kawengkeh sebagai Pimpinan Umum, R.A Darja sebagai Pimpinan Siaran, R. Herman Gandasomantri sebagai Pimpinan Tata Usaha dan Bambang Sumiskun sebagai Pimpinan Teknik. Organisasi ini pula yang bertugas meningkatkan kontak dengan para pejuang radio di Jakarta guna mempersiapkan Call Sign, Tune Pembukaan, dan lain-lain yang berkaitan dengan radio siaran.

SENDORA berhasil dibentuk berkat anjuran dan bimbingan dari tokoh politik Otto Iskandardinata yang kebetulan sebulan sekali mengisi acara dan berpidato di Bandung Hoso Kyoku. Beliau pulalah yang selalu membina semangat juang para pemuda yang bekerja di bidang komunikasi, sekaligus selalu memberikan informasi mengenai situasi politik dalam dan luar negeri.

Terhitung mulai tanggal 11 Agustus 1945, penguasa Jepang memerintahkan agar seluruh radio siaran menghentikan siarannya pada tanggal 15 Agustus 1945. Selama masa persiapan, para pimpinan SENDORA meningkatkan hubungan komunikasi dengan para pejuang radio di Jakarta terutama dalam kaitan dengan rencana penyiaran Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari kontak-kontak tersebut diperoleh informasi bahwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia akan disampaikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 dari halaman gedung di jalan Pegangsaan Timur no 56 Jakarta. Rencana penyiaran peristiwa bersejarah itu akan dilakukan oleh para pejuang radio melalui radio siaran bekas Hoso Kyoku di Jakarta dan akan direlay oleh Bandung Hoso Kyoku yang berlokasi melalui saluran modulasi PTT. Namun sampai dengan tanggal 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa heroik yang dilakukan oleh para pemuda pejuang radio di Bandung dengan merebut dan mengambil alih studio dan pemancar Radio Bandung Hoso Kyoku dari tangan Jepang.

Akhirnya, para pejuang radio di Jakarta memutuskan agar tugas penyiaran Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia diambil alih oleh Radio Bandung melalui saluran modulasi PTT dari jalan Pegangsaan Timur no 56 Jakarta. Untuk itu, pimpinan Radio Bandung menugaskan dua orang teknisinya ke Jakarta lengkap dengan peralatannya guna mempersiapkan rencana tersebut. Namun pada saatnya, tanggal 17 Agustus 1945 rencana tersebut tidak bisa terlaksana juga, sebab tentara Jepang memutuskan line modulasi PTT dari Pegangsaan Timur ke Radio Bandung. Atas musyawarah dan permintaan para pejuang radio di Bandung, akhirnya rekan-rekan pejuang radio di Jakarta bersepakat untuk mengirimkan naskah proklamasi tersebut ke Bandung untuk disiarkan. Pada saat kurir membawa naskah proklamasi ke Bandung, ternyata di Jakarta pada sore harinya berhasil menyiarkan Teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut tetapi melalui pemancar kecil berkekuatan satu kilowatt.

“ DI SINI BANDUNG, SIARAN RADIO REPUBLIK INDONESIA “

Melalui seorang kurir, naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia baru tiba di Bandung pada pukul lima sore. Tepat pukul 19.00 waktu Jawa, tanggal 17 Agustus 1945 untuk pertama kalinya para pemuda radio di Bandung, melaksanakan sendiri penyelenggaraan siaran radio. Dengan tekad keberanian bercampur rasa bangga dan harus, tetapi juga disertai rasa cemas, para pemuda radio Bandung melakukan babak baru dari suatu peristiwa penting.

Saat ini stasiun RRI memiliki 52 stasiun penyiaran dan penyiaran khusus yang ditujukan ke luar negeri. Hampir di seluruh daerah, RRI menyelenggarakan siaran yang dikemas ke dalam tiga program acara yaitu Program Kota ( Pro II ) yang melayani masyarakat perkotaan dan Program III ( Pro III ) yang menyajikan berita dan informasi ( News Channel ) kepada masyarakat luas. Dengan begitu, RRI sebagai industri penyiaran memiliki kesempatan yang sama dengan industri penyiaran lainnya dalam mengapresiasikan ide, kreativitas dan kekuatan untuk memberikan yang terbaik bagi publik.

Pada masa akhir kekuasaan Jepang, dibentuk BPUPK yang kemudian dilanjutkan dengan PPKI dimana Soetardjo menjadi salah seorang anggotanya. Soetardjo juga menjadi anggota tim kecil perumus Pembukaan UUD sebelum kemudian diubah oleh Soekarno menjadi Tim Sembilan. Bahkan, sebagai penguasa daerah Jakarta Soetardjo terlibat mulai dari peristiwa Rengasdengklok, secara kebetulan pada 16 Agustus 1945 Soetardjo sedang melakukan pemeriksaan penggilingan dan lumbung padi di Rengasdengklok bersama Bupati Purwakarta, hingga penyusunan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda.

Pada 17 Agustus 1945, Soetardjo menghadiri upacara pembacaan proklamasi. Proklamasi tersebut kemudian diberitahukan kepada pemerintah militer Jepang. Untuk melakukan hal tersebut Soetardjo ditunjuk sebagai utusan dengan didampingi oleh Mr. Kasman Singodimedjo.