Soetardjo Kartohadikoesoemo

alias Dr.KPH.Soetardjo Kartaningprang, pembuat Petisi Soetardjo, 15 Juli 1936-Volksraad, batavia

#petisisoetardjo #soetardjokartohadikoesoemo #pejuang45 #kemerdekaanindonesia

Pengantar dari penulis

Blog ini saya buat, guna meluruskan informasi mengenai,"biografi dan sejarah perjuangan eyang soetardjo yang benar dan bisa dipercaya". Karena saya menemukan serta membacanya, banyak informasi tentang beliau yang tidak tepat serta ada juga terdapat kesalahan penulisan nama Soetardjo Kartohadikoesoemo alias Dr.KPH.Soetardjo Kartaningprang, serta terdapat kesalahan informasi jenjang pendidikan beliau dan juga mengenai silsilah dari keluarga besar Soetardjo Kartohadikoesoemo.

Didalam blog ini saya memberikan informasi luas dan lengkap disertai foto-foto koleksi pribadi dari dokumentasi, "peninggalan eyang soetardjo". Yang saya dapatkan diruang kerja bapak dirumah, setelah bapak wafat. Terdapat banyak berkas maupun ketikan dari eyang Soetardjo sendiri masih dalam ejaan lama, berikut ratusan foto-foto hitam putih dokumentasi sejak beliau masih muda hingga menjelang akhir hayatnya, wafat pada tanggal 22 Desember 1976 di Jalan.Raden Saleh Raya no.18.Cikini. Jakarta Pusat.

Sungguh disayangkan, perjuangan beliau di Volksraad, batavia pada tahun 1936 dengan membuat Petisi Soetardjo, kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah orde lama, mungkin pada masa itu negara sedang sibuk menghadapi pihak penjajah Belanda, yang tetap berusaha untuk menjajah dan tidak mengakui kemerdekaan Republik Indonesia 17-8-1945. Akan tetapi jika anda mencari di situs internet luar negeri artikel mengenai Petisi Soetardjo, petisi ini justru mendapatkan perhatian besar serta dibahas berulang kali oleh pakar hukum, khususnya oleh sejarawan pra kemerdekaan di negara barat. Banyak yang menulis dan membahas secara detail maksud dan tujuan, serta dampak yang terjadi akibat adanya Soetardjo Petition, merubah jalannya sejarah perpolitikan rakyat Indonesia, saat masih dibawah penjajahan kolonial Belanda.

Akhir kata, semoga eyang Soetardjo dengan perjuangannya dan berbagai jabatan penting yang disandangnya disaat bangsa kita masih dibawah penjajahan kolonial Belanda, maupun dibawah penjajahan Jepang. Beliau dengan gigih berjuang, untuk Kemerdekaan Indonesia, dimulai dari Petisi Soetardjo tahun 1936, dan sebagai salah satu motivator kepada para laskar pemuda pejuang kemerdekaan supaya berani, "menentang penjajahan kolonial belanda". Akan tetapi belum diberikan gelar. "pahlawan nasional" oleh negara Republik Indonesia, sedangkan para kolega serta yuniornya sudah lebih dahulu diberikan gelar Pahlawan Nasional. Seperti ; Husni Thamrin. Otto Iskandar Dinata, Sam Ratulangie dan beberapa lainya. Sekian catatan dari penulis; Harimurti Soetardjo. (tangsel 29 april 2022).

Bintang Jasa dari era Orde Lama dan Orde Baru.

Presiden.Soekarno, memberikan Bintang Maha Putra IV, tahun 1962 kepada eyang Soetardjo bertempat di Istana Negara Jakarta.

Dokumen asli dari arsip eyang Soetardjo, pengajuan permohonan dana guna Pembangunan Masyarakat Desa. Yang ditujukan ke negeri Belanda. (1976)

Eyang Soetardjo menghadap Presiden.Soeharto dikediamannya. 
Jalan.Cendana no.10-12. Menteng. Jakarta Pusat ditahun 1976. Dalam rangka meminta sebagai Pelindung di "Yayasan Dana Pembanguan Masyarakat Desa"

Arsip ketikan eyang Soetardjo, mengenai "Yayasan Dana Pembanguan Masyarakat Desa". Ditujukan kepada Bapak.HM.Soeharto.

 

Soetardjo bersama putera-puteri dan cucu-cucu.

Penulis, dipangku disebelah kiri eyang Soetardjo umur 2 tahun (1968), disebelah kanan sepupu saya, almarhum Julias. Lokasi: Jalan.Raden Saleh Raya no.18. Cikini. Jakarta Pusat.
Duduk dibagian bawah, Dilah (kakak), Sari (kakak), Almarhum.Bambang (sepupu).

Penulis, berdiri disebelah kiri eyang Soetardjo, berpose dibandara Kemayoran pada tahun 1975. 1 tahun sebelum beliau wafat.




Penulis dipusara eyang Soetardjo di Astana Bibis Luhur, solo, jawa tengah. (2012)

Makam orang tua dari Soetardjo, pemakaman Keramat Banten. Tuban, jawa timur.

Eyang buyut putri, Mas.Ayu.Kartoredjo, dipemakaman Kajangan. Blora. Jawa Tengah. (istri dari kng.kartoredjo).
Soetardjo Kartohadikoesoemo dan eyang Putri pertama, Siti Djaetoen Kamaroekmini.
Pada saat Belanda mendirikan negara-negara bagian yang dimaksudkan sebagai negara boneka, Soetardjo ditawari menjadi Wali Negara Pasundan. Namun tawaran tersebut ditolak karena dipandang akan memecah-belah Republik Indonesia.

 

Pada 1913, Soetardjo mendapatkan kenaikan pangkat sebagai Assisten Wedono onderdistrik Bogorejo di daerah Blora. Pada saat itulah sang Ibu menyatakan bahwa untuk dapat memimpin rakyat dengan baik, Soetardjo harus didampingi oleh istri. Sesuai dengan tradisi jawa saat itu, yang berperan mencarikan calon istri adalah orang tua Soetardjo. Akhirnya, Soetardjo menikah dengan putri Wedono Binangun, Siti Djaetoen Kamarroekmini yang lahir pada 29-6-1900 di Baoreno,bojonegoro, pada usia 22 tahun.

Setelah kematian istrinya pada 26-8-1947, Soetardjo menikah dengan B.R.A. Siti Surat Kabirun pada 2 Mei 1948 dan pindah ke Yogyakarta. Sang istri kemudian wafat pada 18-8-1958


Pada 15 November 1948 diangkat sebagai Ketua DPA hingga 1950. Selain jabatan-jabatan tersebut, Soetardjo juga menjabat  sebagai;

- Anggota DPRS (1950-1956)

- Ketua Panitia Gaji Pegawai Negeri (1951-1955).

- Komisaris Negara Urusan Otonomi Daerah (1954-1956).

- Gubernur diperbantukan pada Menteri Dalam Negeri (1956-1958). 

- Wakil Ketua Dewan Kurator Universitas Gadjah Mada (1948-1967).

- Dosen luar biasa Universitas Padjadjaran (1956-1959).

- Dosen luar biasa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Bandung (1964-1967). 

- Ketua Palang Merah Indonesia kedua (1946-1948),

- Ketua Dewan Presidium Persatuan Pensiun Republik Indonesia (1961-1965) .

- Wakil Ketua Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia Raya (1950-1956).

Eyang putri pertama, Siti Djaetoen Kamarroekmini yang lahir pada 29-6-1900 dan wafat pada 26-8-1947.
Kisah Sedih Sang GubernurSoetardjo harus kehilangan sang istri di tengah kacamuk perang melawan Sekutu.
(oleh: Martin Sitompul | 03 Mar 2019).

Soetardjo beserta istri dan kesebelas anaknya.
Kota Bandung bukan tempat yang tentram pada bulan-bulan setelah proklamasi kemerdekaan. Pasukan Sekutu yang terdiri dari dua batalion (2.000 prajurit) tentara Inggris dari kesatuan Gurkha tiba di sana pada 12 Oktober 1945. Tentara Sekutu dipimpin oleh Komandan Brigade ke-37 Inggris, Brigadir Jenderal Mac Donald. Pasukan Belanda turut tergabung di dalamnya. Gubernur Jawa Barat, Soetardjo Kartohadikusumo kepayahan menghadapi tamu asing bersenjata modern ini.

“Saban malam rumah gubernuran di pekarangan bagian belakang mendapat serangan serdadu Belanda dengan granat dari jauh, tetapi tidak sampai mengenai rumah,” tutur Soetardjo dalam memoar Soetardjo: “Petisi Soetardjo” dan Perjuangannya yang dituliskan anaknya Setiadi Kartohadikusumo.
Rakyat Bandung tak tinggal diam. Kedatangan Sekutu disambut pamflet yang bertebaran ke berbagai penjuru kota. Isinya seolah-olah menyatakan perang terhadap Sekutu. Segala cara dan senjata dianjurkan untuk digunakan bertempur, mulai dari bambu runcing, golok, senapan, hingga ular berbisa. Cara penyambutan itu diinsiasi oleh berbagai organisasi perjuangan baik politik maupun militer.

Saling Serang
Serangan pertama terhadap prajurit patroli Gurkha terjadi pada 21 November 1945. Eskalasi bersenjata selanjutnya memuncak pada tiga hari berturut-turut. Harian Merdeka, 24 November 1945 melaporkan bahwa selama seminggu terakhir, tembakan-tembakan terdengar sepanjang pagi dan malam di seluruh kota. Pada malam hari pertempuran terbuka pecah dan revolusi di Bandung pun mulai memasuki fase yang paling sengit.
Pada 26 November 1945, para pemuda mengganggu iring-iringan RAPWI (Recovery of Allied Prisoners of War and Internees), organisasi yang mengurus tawanan perang, dari Cimahi menuju bandara di Bandung. Walhasil, iring-iringan tak jadi diterbangkan ke Jakarta. Untuk menyikapinya, Sekutu mengirim sekompi pasukan untuk membersihkan “gerombolan pengacau.” Sebanyak sepuluh orang Indonesia tewas dan lima orang lainnya mengalami cedera. Kontak senjata merembet lagi dan terus berlanjut memasuki Bandung.

Dalam suatu pertemuan, Jenderal Mac Donald meminta pertanggungjawaban Soetardjo atas serangan bersenjata pasukan Indonesia. Mac Donald juga meminta agar barikade harus disingkirkan dari jalan. Namun, Soetardjo menolak tudingan dan permintaan Mac Donald. Pertemuan diakhiri dengan tuntutan agar dalam dua hari ke depan, penduduk Indonesia di Bandung harus pindah ke arah selatan.

Tuntutan Sekutu membagi kota Bandung diikuti serangkaian ultimatum. Peringatan itu sebagaimana dicatat sejarawan John Smail dalam Bandung Awal Revolusi 1945-1946 antara lain, tidak ada warga sipil yang diperbolehkan berada pada radius 200 meter dari posisi Sekutu. Selain itu, pihak Indonesia harus menjauhi wilayah sekitar gedung-gedung penahanan tawanan perang Sekutu (RAPWI) meliputi Hotel Savoy Homann dan Hotel Preanger. Setiap penduduk laki-laki yang menjaga atau berada di dekat barikade jalan akan ditembak.

“Hal itu oleh rakyat tidak dipenuhi. Maka setiap malam terjadi lah pertempuran antara tentara Sekutu dan pasukan bersenjata Indonesia. Rumah gubernuran pun acapkali menjadi inceran musuh,” kenang Soetardjo.
Situasi genting dan krisis ini kelak menjadi cikal bakal peristiwa Bandung Lautan Api.

Mengungsikan Keluarga
Gempuran terhadap kota Bandung mengancam keselamatan Soetardjo sekeluarga. Untuk alasan keamanan, Soetardjo mengungsikan keluarganya ke Majalaya. Wilayah yang terletak di arah selatan Bandung itu terkenal dengan curah hujan yang tinggi. Dalam kampung itu, Soetardjo tetap mengawasi jalannya pertempuran bersama bupati Bandung.
Di Majalaya, keluarga Soetardjo dititipkan di rumah pesanggrahan Menteri Dalam Negeri Wiranatakumah. Kadangkala, Soetardjo terpaksa bolak-balik ke Bandung untuk urusan kegubernuran dan balik lagi ke Majalaya untuk mengunjungi keluarga. Apabila situasi kondusif, keluarganya diboyong kembali ke Bandung, Namun, saat situasi memanas, pengungsian kembali terjadi. Pengungsian sering kali berlangsung pada saat hujan lebat. Akibatnya fatal. Bolak-balik mengungsi berdampak terhadap penurunan kesehatan istri Soetardjo, Siti Djaetoen Kamarroekmini

Pada 1947, Siti Djaetoen, meningggal dunia di Surakarta. Duka ini terjadi setelah Soetardjo dipindahtugaskan ke Jawa Tengah sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Menurut Soetardjo, selama di Solo, Siti Djaetoen menderita penyakit jantung sesudah mereka sekeluarga pindah dari Bandung disebabkan perjuangan revolusi.
“Pada waktu mana ia dengan anak-anaknya seringkali harus saya ungsikan di desa daerah Majalaya sebelah selatan Bandung, seringkali pada waktu malam di bawah hujan lebat,” ujar Soetardjo.

Setelah pengakuan kedaulatan, keadaan berangsur-angsur tentram. Soetardjo kemudian menikah lagi dengan janda bupati Bantul, Siti Surat Kabirun (keponakan Sri Sultan Hamengkubuwono IX), dan setelah wafatnya eyang putri kedua, Soetardjo menikah lagi untuk ketiga kalinya dengan, Koes Sabandinah (adik Sri Paku Alam VII)

Eyang Putri kedua, BRA.Siti Soerat Kabiroen. Keponakan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX.
Menikah pada 2 Mei 1948 dan wafat pada 18-8-1958

Eyang Putri ketiga, GBRA.Koessabandinah Kartaningprang, puteri sulung KGPAA.Paku Alam VII.

Menikah pada                 dan wafat 30 Juli 1997 di Jakarta.

Soetardjo, berperan mendirikan radio RRI Bandung.

  1. Sejarah Singkat RRI Cabang Madya Bandung.

Pada tahun 1934, bersamaan dengan ditetapkannya Undang-Undang Radio oleh pemerintah Hindia Belanda, didirikanlah NIROM ( Nederlandsc Indische Radio Omred ) di kota Jakarta, Bandung dan Medan.  Pada saat itu NIROM dinilai sebagai radio siaran terbesar dan terlengkap peralatannya.

Pada tanggal 29 Maret 1937, di Bandung diselenggarakan pertemuan antara wakil Radio Siaran Ketimoeran yang dikelola oleh pribumi bangsa Indonesia. Pertemuan itu terselenggara atas usaha anggota Volksraad, Mr. Soetardjo Kartohadikusumo dan Ir. Sarsito Mangunkusumo. Dalam pertemuan sehari tersebut, hadir utusan dari Batavia, Solo, Yogyakarta, Surabaya dan Bandung sendiri, dan menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan Perserikatan Perkumpulan Radio Ketimoeran ( PPRK ) yang berkedudukan di Batavia dengan ketuanya  yaitu Soetardjo Kartohadikusumo. PPRK yang bertujuan memajukan kesenian dan kebudayaan pribumi ini oleh pemerintah Hindia Belanda baru disyahkan berdirinya pada tahun 1938, sementara pengaturan rencana dan penyelenggaraan Siaran Radio Ketimoeran dari NIROM diserahkan kepada PPRK, namun urusan teknis masih tetap diatur oleh NIROM.

Perkembangan siaran radio pada zaman penjajahan Belanda berakhir pada tanggal 1 Maret 1942, saat tentara Jepang menyerbu pulau Jawa. Belanda menghancurkan segala peralatan radio yang dimilikinya agar tidak jatuh ke tangan Jepang. Tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Sejak saat itu semua radio siaran yang berstatus swasta dimatikan. Kemudian muncul radio pendudukan pemerintah Jepang yang berkedudukan di Batavia dengan nama Hoso Kanri Kyoku. Cabang-cabangnya disebut Hoso Kyoku, didirikan oleh Jepang di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Semarang, Surakarta, Malang dan Surabaya. Radio siaran itu digunakan sebagai alat propaganda untuk kepentingan kegiatan militer Jepang. Semua pesawat radio penerima milik rakyat pada zaman Jepang ini disegel agar rakyat tidak bisa mendengarkan siaran radio dari luar negeri. Namun atas usaha para pemuda Indonesia yang bekerja di radio siaran Jepang sebagian rakyat tetap bisa mendengarkan siaran-siaran dari luar negeri sekalipun harus secara sembunyi-sembunyi.


Pada tanggal 14 agustus 1945 salah satu stasiun radio di Inggris ( BBC ) memberitahukan pernyataan menyerahnya Jepang kepada sekutu. Siarannya terpantau oleh pemuda dan rakyat di Bandung. Mereka bangkit bersatu-padu, bahu-membahu merebut radio siaran Jepang dan dijadikan sebagai alat perjuangan bangsa Indonesia. Pada saat-saat terakhir pendudukan Jepang di Indonesia, tersebar desas-desus bahwa Indonesia akan memproklamasikan diri sebagai negara merdeka. Kemudian, para pemuda radio Bandung membentuk badan kerjasama dengan mereka yang bekerja di SENDENDU (Jawatan Penerangan), termasuk Surat Kabar Tjahaja, Domei dan Radio. Badan kerjasama itu disebut SENDORA. Organisasi inilah yang secara matang merencanakan perebutan dan pengambilalihan Bandung Hoso Kyoku dari Jepang. Guna mendukung rencana tersebut, segera dibentuk suatu organisasi penyiarannya dan secara musyawarah disetujui oleh Sam Kawengkeh sebagai Pimpinan Umum, R.A Darja sebagai Pimpinan Siaran, R. Herman Gandasomantri sebagai Pimpinan Tata Usaha dan Bambang Sumiskun sebagai Pimpinan Teknik. Organisasi ini pula yang bertugas meningkatkan kontak dengan para pejuang radio di Jakarta guna mempersiapkan Call Sign, Tune Pembukaan, dan lain-lain yang berkaitan dengan radio siaran.

SENDORA berhasil dibentuk berkat anjuran dan bimbingan dari tokoh politik Otto Iskandardinata yang kebetulan sebulan sekali mengisi acara dan berpidato di Bandung Hoso Kyoku. Beliau pulalah yang selalu membina semangat juang para pemuda yang bekerja di bidang komunikasi, sekaligus selalu memberikan informasi mengenai situasi politik dalam dan luar negeri.


Terhitung mulai tanggal 11 Agustus 1945, penguasa Jepang memerintahkan agar seluruh radio siaran menghentikan siarannya pada tanggal 15 Agustus 1945. Selama masa persiapan, para pimpinan SENDORA meningkatkan hubungan komunikasi dengan para pejuang radio di Jakarta terutama dalam kaitan dengan rencana penyiaran Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari kontak-kontak tersebut diperoleh informasi bahwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia akan disampaikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 dari halaman gedung di jalan Pegangsaan Timur no 56 Jakarta. Rencana penyiaran peristiwa bersejarah itu akan dilakukan oleh para pejuang radio melalui radio siaran bekas Hoso Kyoku di Jakarta dan akan direlay oleh Bandung Hoso Kyoku yang berlokasi melalui saluran modulasi PTT. Namun sampai dengan tanggal 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa heroik yang dilakukan oleh para pemuda pejuang radio di Bandung dengan merebut dan mengambil alih studio dan pemancar Radio Bandung Hoso Kyoku dari tangan Jepang.

Akhirnya, para pejuang radio di Jakarta memutuskan agar tugas penyiaran Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia diambil alih oleh Radio Bandung melalui saluran modulasi PTT dari jalan Pegangsaan Timur no 56 Jakarta. Untuk itu, pimpinan Radio Bandung menugaskan dua orang teknisinya ke Jakarta lengkap dengan peralatannya guna mempersiapkan rencana tersebut. Namun pada saatnya, tanggal 17 Agustus 1945 rencana tersebut tidak bisa terlaksana juga, sebab tentara Jepang memutuskan line modulasi PTT dari Pegangsaan Timur ke Radio Bandung. Atas musyawarah dan permintaan para pejuang radio di Bandung, akhirnya rekan-rekan pejuang radio di Jakarta bersepakat untuk mengirimkan naskah proklamasi tersebut ke Bandung untuk disiarkan. Pada saat kurir membawa naskah proklamasi ke Bandung, ternyata di Jakarta pada sore harinya berhasil menyiarkan Teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut tetapi melalui pemancar kecil berkekuatan satu kilowatt.

“ DI SINI BANDUNG, SIARAN RADIO REPUBLIK INDONESIA “


Melalui seorang kurir, naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia baru tiba di Bandung pada pukul lima sore. Tepat pukul 19.00 waktu Jawa, tanggal 17 Agustus 1945 untuk pertama kalinya para pemuda radio di Bandung, melaksanakan sendiri penyelenggaraan siaran radio. Dengan tekad keberanian bercampur rasa bangga dan harus, tetapi juga disertai rasa cemas, para pemuda radio Bandung melakukan babak baru dari suatu peristiwa penting.

Saat ini stasiun RRI memiliki 52 stasiun penyiaran dan penyiaran khusus yang ditujukan ke luar negeri. Hampir di seluruh daerah, RRI menyelenggarakan siaran yang dikemas ke dalam tiga program acara yaitu Program Kota ( Pro II ) yang melayani masyarakat perkotaan dan Program III ( Pro III ) yang menyajikan berita dan informasi ( News Channel ) kepada masyarakat luas. Dengan begitu, RRI sebagai industri penyiaran memiliki kesempatan yang sama dengan industri penyiaran lainnya dalam mengapresiasikan ide, kreativitas dan kekuatan untuk memberikan yang terbaik bagi publik.

Soetardjo, perjuangan untuk Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia 17-8-1945.

Pada masa akhir kekuasaan Jepang, dibentuk BPUPK yang kemudian dilanjutkan dengan PPKI dimana Soetardjo menjadi salah seorang anggotanya. Soetardjo juga menjadi anggota tim kecil perumus Pembukaan UUD sebelum kemudian diubah oleh Soekarno menjadi Tim Sembilan. Bahkan, sebagai penguasa daerah Jakarta Soetardjo terlibat mulai dari peristiwa Rengasdengklok, secara kebetulan pada 16 Agustus 1945 Soetardjo sedang melakukan pemeriksaan penggilingan dan lumbung padi di Rengasdengklok bersama Bupati Purwakarta, hingga penyusunan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda.


Pada 17 Agustus 1945, Soetardjo menghadiri upacara pembacaan proklamasi. Proklamasi tersebut kemudian diberitahukan kepada pemerintah militer Jepang. Untuk melakukan hal tersebut Soetardjo ditunjuk sebagai utusan dengan didampingi oleh Mr. Kasman Singodimedjo.

Pada rapat PPKI 18 Agustus 1945, selain disahkan UUD 1945, juga dibentuk provinsi dan kementerian kabinet. Soetardjo dipilih sebagai Gubernur Jawa Barat. Namun, pada saat Ibu Kota Pemerintah RI pindah ke Yogyakarta, Menteri Dalam Negeri  Wiranatakusuma menyampaikan bahwa Soetardjo diajak oleh Presiden Soekarno ke Yogyakarta diperbantukan sebagai penasihat Presiden.


Pada 27 Agustus 1947, istri Soetardjo Kartohadikoesoemo meninggal dunia dan dimakamkan di pesarehan keluarga Mangkunegaran Bibis Luhur Solo. Pada tahun itu pula Soetardjo diangkat sebagai anggota dan Wakil Ketua DPA. Ketuanya adalah R.A.A. Wiranatakusuma. Pada saat Belanda mendirikan negara-negara bagian yang dimaksudkan sebagai negara boneka, Soetardjo ditawari menjadi Wali Negara Pasundan. Namun tawaran tersebut ditolak karena dipandang akan memecah-belah Republik Indonesia.


Setelah kematian istrinya, Soetardjo menikah dengan B.R.A. Siti Surat Kabirun pada 2 Mei 1948, dan pindah ke Yogyakarta. Sang istri kemudian wafat 18-8-1958.

Pada 15 November 1948 diangkat sebagai Ketua DPA hingga 1950. Selain jabatan tersebut, Soetardjo juga menjabat sebagai;

- Anggota DPRS (1950-1956)

- Ketua Panitia Gaji Pegawai Negeri (1951-1955).

- Komisaris Negara Urusan Otonomi Daerah (1954-1956).

- Gubernur diperbantukan pada Menteri Dalam Negeri (1956-1958). 

- Wakil Ketua Dewan Kurator Universitas Gadjah Mada (1948-1967).

- Dosen luar biasa Universitas Padjadjaran (1956-1959).

- Dosen luar biasa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Bandung (1964-1967). 

- Ketua Palang Merah Indonesia kedua (1946-1948),

- Ketua Dewan Presidium Persatuan Pensiun Republik Indonesia (1961-1965) .

- Wakil Ketua Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia Raya (1950-1956).

Selamat jalan eyang...., perjuanganmu demi Bangsa dan Negara selalu kami kenang didalam keluarga besar.

Soetardjo Kartohadikoesoemo wafat pada 22 Desember 1976 di Jl. Raden Saleh Raya No. 18 Jakarta. Soetardjo dikaruniai 12 orang putra putri, yaitu Soesatio Soedarko, Roro Setiowati Soetari, Setiadjid Soetario, Setiadi, Setioso, Roro Soesanti, Sri Soedarti, Roro Setiarti, Setiotomo, Soetedjo, Boedisatio, dan Haksomo.(xx)